Mengawal dan Mengembalikan Keadilan Demokrasi Anti Korupsi Di Era Digital

Mengawal dan Mengembalikan Keadilan Demokrasi Anti Korupsi Di Era Digital

PENDAHULUAN

Puji syukur kehadirat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberikan nikmat serta rohmat berupa hak dan kewajiban dalam berbegara dan berdaulat, sebagai warga Negara indonesia, sholawat serta salah pada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah banyak mengajarkan pada seluruh manusia untuk selalu mencintai negara dan membela negara tercinta dengan segenap tenaga dan pemikiran.

Salah satu bentuk kewajiban dan kecitaan kita pada Negara ialah dengan cara mengawal Demokrasi dan menjadikan sistem demokrasi kita sebagai sebuah sistem demokrasi yang adil, demokrasi yang benar-benar adil bukan hanya sekedar demokrasi yang sudah dikonsep untuk memenangkan pihak-pihak tertentu, agar bisa mendapatkan sebuah imbalan berupa tandu-tandu dan kursi kepemimpinan.
Sejatinya Demokrasi merupakan cara rakyat untuk mencari pelayan Negara, bukan malah menjadikan Rakyat sebagai pelayan, dan sebagai korban yang selalu ditindas, diperas dan dirampas semua hak-haknya, karena ketidak tahuan mereka dengan adanya sistem demokrasi adil yang telah hilang di bumi pertiwi.

PEMBAHASAN

Perwujudan Demokrasi Anti korupsi di era digital

Abraham Lincoln meyatakan bahwa Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Charles Costello Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara, Merriem Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik, rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik, tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan, itu hanya sebagian kecil definisi Demokrasi yang dikemukakan oleh para Ahli dan jika mau membaca lagi dan lebih mendalaminya, laigi, tentunya demokrasi merupakan senjata yang dimiliki oleh rakyat, karena pada dasarnya demokrasi adalah dari rakyat, dilakukan oleh rakyat dan dikembalikan lagi untuk rakyat.

Sebuah sistem demokrasi yang adil dan tanpa adanya kecurangan dengan memanipulasi data maupun suara rakyat yang dilakukan guna mencari kemenangan dan kepentingan politik semata merupakan sebuah perwujudan yang murni dari sebuah demokrasi yang anti korupsi. Demokrasi anti korupsi merupakan sebuah sitem yang sangat dirindu dan dinantikan oleh semua masyarakat, seharusnya demokrasi mengajarkan semua rakyatnya untuk untuk jujur dan anti korupsi, bukan justru mengajarkan rakyat untuk belajar, bahwa suap dan serangan fajar saat pemilihan pemimpin merupakan cara yang benar dan dibenarkan dalam demokrasi.

Demokrasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencari pemimpin yang bisa menentukan kemana arah bangsa kita akan dibawa, kemana arah tujuan bangsa kita akan berlabuh, bukan untuk menentukan gaji para petinggi Negara, apalagi untuk ajang bagi-bagi kursi sekelumit orang yang mengaku pimpinan negara.

Tuntutan reformasi dan birokrasi bukan lagi sebuah hal baru bagi negeri ini, salah satu wujudnya ialah berupa akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga yang ditugaskan oleh negara  kepada  seluruh rakyat dan menghilangkan ketidak tahuan rakyat tentang akuntabilitas dan tansaparansi yang dilaksanakan secara periodik, tidak  terkecuali  untuk urusan akuntabilitas dan transparansi masalah keuangan yang bisa dengan mudah diakses melalui kecanggihan yang ada di Era Digital. MK sebagai lembaga negara, disamping senantiasa berupaya memberikan pelayanan kepada segenap masyarakat, tentunya  juga  harus  menunaikan  kewajiban  dalam  hal mewujudkan akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan keuangan. Sejak 2007 sampai dengan 2009, tercatat untuk ketiga kalinya MK kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu masing-masing untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 dari Badan Pemeriksaan  Keuangan (BPK).

Pada 2009 MK juga meraih penghargaan atas keberhasilan menyusun dan  menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2008 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  dari  Departemen Keuangan RI pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang   diselenggarakan   pada   11 Agustus 2009.[sumber : www.mahkamahkonstitusi.go.id]

Bentuk korupsi seringkali berkamuflase dan tersamar dalam kemasan yang sangat apik dan tertata rapi sehingga tidak heran jika banyak yang tergoda dan terjerumus dalam Lingkaran setan dan akhirnya tidak bisa keluar, atau bahkan mungkin sudah terlalu nyaman berada dalam lingkaran setan sampai enggan untuk keluar, justru malah mengajak banyak teman yang digunakan sebagai tameng dan pelindung dari intaian dan jeratan hukum.

Seringkali para pemimpin lupa dan tak sadar, bahwa tak menepati janji-janji manis saat pemilu merupakan salah satu bentuk korupsi, Janji-janji manis yang seharusnya merupakan hak yang seharusnya milik rakyat dan untuk diberikan kepada rakyat, namun pada kenyataannya hak-hak itu dikurangi bahkan terkadang tak terpenuhi sama sekali. bagaimana mungkin generasi yang akan datang bisa bebas dari korupsi, semantara, pemimpin bahkan rakyatnya pun menikmati uang dalam pemilihan yang dianggapnya bukan sebagai salah satu bentuk korupsi yang tersamar dengan rapi, bahkan saking rapinya, terkadang oarang akan enggan untuk menggunakan hak demokrasinya jika tak ada dana pengganti.

Apa yang salah dengan Demokrasi di Era Digital?

Sebanarnya tak ada yang salah dengan demokrasi di era digital ini, yang salah hanyalah para pelaku yang menjalankan sisitem demokrasi itu sendiri, bukan hanya pejabat dan konglomerat saja yang menjadi pelaku dalam sisitem demokrasi, namun rakyat juga ikut andil dalam jalannya demokrasi, bahkan rakyatlah yang paling banyak bersuara untuk demokrasi.

Adanya kebebasan dalam berdemokrasi di Era Digital tentunya bukan menjadi sebuah alasan untuk mencaci dan mencela para calon pemimpin maupun calon pejabat tinggi yang tak disukai dengan menyebar hinaan dan mengangkat isu-isu yang tak layak konsumsi diberbagai pemberitaan maupun media sosial yang sudah menjadi rumah kedua bagi jutaan masyarakat indonesia.

Untuk menumbuhkan Rasa demokrasi yang adil dan bersih tentunya tidak akan bisa jika masyarakat dan pemerintahannya tak mau sadar diri atau bahkan tak tahu apa yang saja yang harus diperbaiki. sebelum datangnya tahun 2019 nanti, yang merupakan tahun yang paling dinanti dan paling penting bagi seluruh rakyat indonesia, karena sekali lagi rakyat indonesia akan mengadakan pesta demokrasi yang nantinya akan menentukan siapa pemimpin negara yang akan membawa dan emimpin indonesia lima tahun kedepan, namun sebelum datangnya peristiwa penting itu, rakyat indonesia juga sudah mempunyai agenda penting juga di tahun 2018 ini, yaitu pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang akan di selenggarakan secara serentak di berbagai daerah di indonesia.

Belakangan ini juga sangat ramai tentang kaos dan hastag #2019gantipresiden, tentunya tak ada yang salah dengan hastag #2019gantipresiden, itu merupakan cara rakyat berdemokrasi, namun tentunya hasil akhir bukanlah ditentukan oleh hastag #2019gantipresiden itu sendiri, namun akan ditentukan oleh perolehan suara yang diambil dari seluruh indonesia, bukan dari banyaknya kaos yang terjual, jika rakyat indonesia sudah merasa sangat puas dengan kepemimpinan presiden dieriode sekarang ini, dan nantinya presiden sekarang ini mencalonkan lagi sebagai calon presiden ditahun 2019, tentunya tak menutup kemungkinan bahwa nantinya presiden yang sekarang menjabat akan memimpin kita satu periode lagi, namun jika ternyata rakyat lebih banyak yang kecewa dengan kepemimpinan sekarang ini, tentunya presiden indonesia akan benar-benar ganti pada tahun 2019 nanti.

Siapa Yang Berkewajiban Mengawal Demokrasi?

Masyarakat umumnya mengetahui, bahwa yang berkewajiban untuk mengawal Demokrasi adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai yang dituangkan dalam UUD 1945, bahwa kewenangan MK adalah menguji undang-undang (UU)  terhadap  UUD  1945, memutus sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya   diberikan   oleh UUD,  memutus  pembubaran  partai  politik dan memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.

Tampaknya masih segar dalam ingatan seluruh masyarakat indonesia tentang putusan MK tentang permohonan Perselisiahan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang di ajukan oleh JK-WIN dan Mega-Prabowo, yang hasil akhirnya menyatakan bahwa permasalahan yang ada merupakan bermasalahan yang bersifat kualitatif yaitu kekacauan masalah penyusuann data dan penetapan pemilih daftar tetap dan adanya berbagai pelanggaran Pemilu lainnya, baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana,  meskipun  ada  yang sudah terbukti dalam persidangan tersebut, namun bukan pelanggaran Pemilu yang bersifat  terstruktur,  sistematis,  dan  masif, sehingga  juga tidak menyebabkan Pemilu cacat hukum dan pemilu tetap dinyatakan sah oleh MK.

Apakah cukup jika hanya MK saja yang mengawal Demokrasi?, tentunya tidak akan cukup jika hanya MK saja yang berperan mengawal demokrasi, tentunya seluruh rakyat indonesia juga memiliki kewajiban untuk ikut mengawal jalannya demokrasi yang ada di negeri ini, walaupun hanya Rakyat biasa dan tak memiliki kewenangan yang besar seperti yang dimiliki oleh MK, tentunya kita juga bisa ikut menjalankan kewajiban kita dalam mengawal demokrasi dengan cara, membantu MK ikut mengawal jalannya proses pemilu, melaporkan jika ada tindak kecurangan dalam proses pemilu dan lain sebagainya yang masih merupakan kewenangan kita sebagai bagian dari rakyat indonesia.

Demokrasi yang bersih dan jujur tak akan bisa tercapai jika tak ada kesadaran dari rakyat maupun para calon pemimpin yang nantinya akan menjabat, untuk itulah kesadaran itu harus dimulai dari diri kita sendiri, entah dimanapun posisi kita, sebagai rakyat maupun sebagi petinggi negara, karena bagaimanapun juga kita tetap warga negara indonesia, warga yang memiliki hak untuk berdemokrasi.

Menjaga Keberagaman Dalam Berdemokrasi

Demokrasi jika di ibaratkan adalah sebagai sebuah pedang yang sangat tajam dan tak pandang bulu, entah dari suku apa, ras apa, ataupun agamanya apa, jika salah maka pedang demokrasi siap menebas , namun jika memang benar pedang demokrasi juga siap melindungi, karena demokrasi itu setara, semua memiliki kewajiban yang sama dalam bernegara dan semua juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara, kerena negara indonesia adalah sebuah negara yang ber BHINEKA TUNGGAL IKA, bukan negara yang dikuasai oleh golongan tertentu, ras tertentu ataupun agama tertentu dan mengesampingkan kaum minoritas.

Demokrasi bukan alat yang bisa dipakai untuk mencari kekayaan maupun jabatan bagi golongan tertentu, namun demokrasi merupakan alat bagi rakyat untuk bisa menuntut kesetaraannya sebagai bagian dari rakyat, karena sejatinya demokrasi bukanlah cara para calon pemimpin untuk mencari muka dihadapan rakyat, namun pada hakikatnya demokrasi adalah sebuah cara agar rakyat bisa merasa setara dan merasakan KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA yang sesungguhnya, bukan hanya adil menurut sebagian kelompok dengan dalih atas nama DEMOKRASI.

Menggunakan Hak Berdemokrasi Memilih Pemimpin yang paham Nilai-nilai panca sila

pemimpin yang paham dengan Nilai-nilai pancasila dan bisa menjalankan semua Nilai-nilai pancasila, KETUHANAN YANG MAHA ESA, seorang pemimpin negara indonesia haruslah seorang yang hanya memiliki satu Tuhan bukan dua atau bahkan sampai menganggap uang sebagai Tuhan. indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama, sehingga semua rakyat indonesia bebas memilih Agamanya dan tidak ada paksaan dalam beragama, jika ada yang memaksa atau bahkan membunuh untuk memaksa orang pindah agama, maka maka perlu dipertanyakan, apa agama orang yang dengan keji membantai atas nama agama itu, karena dimanapun agamanya, apapun agamanya, siapapun Tuhannya, tak ada yang mengajarkan untuk saling membunuh.
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, seorang pemimpin ynag nantinya terpilih haruslah seorang pemimpin yang memiliki rasa kemanusiaan, bisa adil kepada seluruh rakyatnya dan menjunjung tinggi adab antar sesama manusia.
PERSATUAN INDONESIA, seorang yang nantinya terpilih menjadi pemimpin haruslah seorang yang bisa menjaga persatuan indonesia, bukan malah menimbulkan perpecahan antar golongan.
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN, seorang pemimpin haruslah memiliki sifat yang hikmat, bijaksana, selalu menyelesaikan urusan rakyat dengan musyawarah dan bisa mengambil keputusan yang bisa mewakili suara rakyatnya.
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, seorang pemimpin yang didambakan oleh rakyat adalah pemimpin yang bisa adil bukan hanya pendukungnya atau satu golongan saja, namun pada seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali.

PENUTUP

Di era digital seperti sekarang ini, segala informasi bisa dengan mudah diakses, tidak terkeculai informasi yang menyangkut demokrasi, apalagi sebantar lagi seluruh rakyat rakyat indonesia akan marasakan sekali lagi kemeriahan dalam berdemokrasi. 2019 nanti merupakan puncaknya demokrasi, yang dipilih rakyat tentunya haruslah pemimpin yang bisa memegang nilai-nilai panca sila dan memang benar-benar anak bangsa yang bisa membawa indonesia ke arah yang lebih baik, namun sayangnya kebutuhan rakyat bukan hanya informasi tentang demokrasi, namun rakyat juga sangat butuh dengan informasi akuntabilitas yang transparan dari lembaga-lembaga yang ditugaskan oleh negara  kepada  seluruh rakyat untuk bisa menghilangkan ketidak tahuan rakyat tentang akuntabilitas yang berupa informasi keungan dan informasi yang bersifat non keungan dan bisa paham jika ada kejanggalan yang terjadi diistana kepemimpinan.

kesadaran dalam berdemokrasi yang adil dan anti korupsi tidak akan bisa ada jika tidak dimulai dari perbaikan sistem demokrasi yang menghalalkan jalan suap untuk sesuap suara, dan menghalalkan cara kotor, perbenahan demokrasi harus dimulai dari tingkat paling bawah, mulai dari rakyat yang bukan hanya menyuarakan anti suap dan anti korupsi saja, namun melakukannya dalam melakukan haknya ketika berdemokrasi. Politik seperti hanya sebilah kapak yang merupakan sebuah benda mati, namun, jika digunakan untuk membelah kayu akan menjadi bermanfaat, dan jika digunakan untuk membunuh orang, tentunya kapak akan menjadi senjata yang berbahaya.

Postingan Serupa

18.34 - tanpa komentar

0 komentar untuk Mengawal dan Mengembalikan Keadilan Demokrasi Anti Korupsi Di Era Digital.

silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik pembahasan